Link & Match Kurikulum
Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan sistem pendidikan suatu negara. sebutlah negara Indonesia yang terkenal dengan ribuan Universitas Negeri dan Swasta Plus Akademi setara Diploma 1 hingga Diploma 3.
Berarti...Sumber Daya Manusia sangat melimpah.
Kaya SDM, itulah tagline tulisan saya kali ini...
saya sangat setuju di satu sisi namun di sisi lain sepertinya sulit bagi saya untuk berkata ya atau tendensi untuk seia dengan ide diatas.
Saya tidak berniat melimpahkan kekeliruan ini pada pihak atau lembaga tertentu...
coba telisik saja bagaimana kemudian kurikulum yang dipolakan dan diterapkan dalam dunia pendidikan kita sudah atau tidak perihal link & match-nya.
Tampilkan misalnya dengan Sistem Ujian Akhir Nasional.....
disana dituntut syarat sebagai standarisasi kelulusan nasional...
ya setuju bahkan cenderung sangat setuju dengan ide brilian ini.....
Namum pertanyaannya apakah sudah saatnya melaksanakan sistem UAN seperti itu...
Tengoklah kami-kami yang di daerah atau dipinggir ibukota yang masih menggunakan fasilitas seadanya...jauh..terpncil...entahlah...
lalu....apakah kurikulum yang diterapkan selama ini sudah sesuai dengan grand master pendidikan Indonesia untuk jangka panjang dan untuk mampu bersaing dengan sistem pendidikan luar nnegeri?
Lihatlah kami....dengan sistem pendidikan yang diterapkan selama ini sebagai keharusan bagi kami demi sebuah nilai...bukan sepaham dengan apa kemauan kami (hobby) seperti yang ditawarkan oleh institusi HomeSchooling?
Hingga ke tingkat Perguruan Tinggi misalnya...apakah program studi yang disediakan sudah link-match dengan kebutuhan industri (dunia kerja).
dan masih banyak lagi misalnya dengan wacana sertifikasi dosen...yang muatannya bahwa bidang ilmu harus linier.. ya setuju.....
Tapi sebelum membuat harapan dan pemaksaan seperti itu...sudahkan dibuka program studi di universitas secara merata sehingga kami memiliki kebebasan memilih?
Realita yang ada hanya beberapa universitas yang memiliki program tertentu....sehingga efeknya para peserta cukup kewalahan untuk memenuhi syarat sertifikasi tersebut..
Itu semuanya adalah bualan sang penguasa yang menambah beban masyarakat yang sudah terbeban...
Bukankah untuk mengakses suatu daerah terpencil kita harus bangun dulu infrastruktur pendukungnya?
(berlanjut lagi ye.....)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar